Televisi, Teman atau Musuh ?

Anak-anak suka sekali menonton teve. Memang, teve bermanfaat buat anak. Tapi jika tidak dibatasi dan diawasi, justru berbahaya. “Ayo, makan dulu! Dari tadi, kok, di depan teve terus.” Kalimat seperti ini, pasti pernah terlontar dari orangtua kepada anaknya. Terutama anak usia prasekolah, yang menurut penelitian memang menunjukkan minat lebih besar pada teve ketimbang anak usia sekolah. Sebabnya? Antara lain, anak balita cenderung terbatas teman bermainnya, masih lebih banyak tinggal di rumah, dan belum mampu bersikap kritis mengenai segala sesuatu yang dilihatnya di layar kaca. Tapi kebiasaan juga pegang peranan dalam hal ini. Banyak anak sudah dibiasakan nonton TV sejak masih bayi.

Ada orangtua menjadikan TV sebagai babysitter karena tak mau repot. Biar anaknya anteng, si kecil didudukkan di depan teve. “Bahkan ada yang untuk makan, harus sambil nonton TV. Kalau tidak, anaknya tak mau makan,” kata psikolog Hera L. Mikarsa. Jelas, si kecil tak begitu saja tertarik pada TV jika Anda tak pernah memperkenalkan ia pada TV. Dan ia tak akan pernah kecanduan nonton TV jika Anda tak membiarkan ia nonton kapan saja sesuka hatinya tanpa ada batas. Bukan berarti si kecil dilarang sama sekali nongkrong di muka layar kaca.

TV, sarana belajar perilaku sosial

Bagaimanapun, TV merupakan salah satu media belajar bagi anak dan bisa memberi pengaruh positif terhadap tumbuh kembangnya. Yang penting, mencegahnya agar tak sampai kecanduan nonton TV. Ingatlah, anak usia ini sedang dalam tahap mengembangkan perilaku sosial. Ia harus mendapat banyak kesempatan bermain dengan teman-temannya. Karena itu, tegas Hera, jangan jadikan TV sebagai pengganti bentuk bermain. “Nonton TV itu, kan, cenderung pasif. Tak ada interaksi dua arah. Beda jika ia main dengan teman-temannya. Ia akan aktif, entah fisiknya, komunikasi, atau sosial. Jadi, ada timbal-balik, belajar saling memberi,” jelas Ketua Program Profesi pada Fakultas Psikologi UI ini.

Selain itu, anak usia ini sedang kuat-kuatnya meniru, entah perilaku atau omongan. Apa yang ia dengar dan lihat, ia ucapkan dan lakukan tanpa ia mengerti. Sering, kan, kita melihat serta mendengar, betapa fasihnya (meski masih cadel) si kecil menirukan iklan atau nyanyian yang dilihatnya di teve? CUKUP 40-45 MENIT Untuk mengurangi dampak negatif teve, Hera menganjurkan, batasi waktu nonton TV, sekitar 40-45 menit bagi anak usia ini. Hera juga menyarankan, sebagaimana dianjurkan banyak pakar, dampingi anak saat nonton TV dan pilihkan program-program yang layak untuk ia tonton. “Anda tak bisa menjadikan TV sebagai baby-sitter jika Anda mau mendidik anak menjadi pemirsa yang kritis,” tukas Hera. Apa juga, TV hanyalah sebuah benda mati.

Perlu Pendampingan dan Pengawasan

Anda tak dapat menyalahkan TV jika anak lebih suka duduk berjam-jam di depan TV ketimbang melakukan aktivitas bermain lainnya atau ia jadi suka berkelahi gara-gara sering menyaksikan adegan kekerasan di TV. Seberapa besar pengaruh TV dan apakah pengaruhnya baik atau buruk terhadap anak Anda, menurut Elizabeth B. Hurlock, pakar psikologi perkembangan, ditentukan oleh jumlah bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang menonton TV. Jika Anda menyediakan waktu untuk menafsirkan apa yang dilihat anak di layar TV, ia akan mengerti dan menafsirkan apa yang dilihatnya dengan benar. Selanjutnya, dengan bimbingan dan pengawasan atas program yang akan ditontonnya, ia dapat mempelajari pola perilaku dan nilai yang sehat yang akan membimbing ke arah sosialisasi yang baik dan tidak ke nilai serta pola perilaku yang tak sehat.

Kenapa ia harus didampingi? Kemampuan berpikir anak masih terbatas. Ia akan mengalami kesulitan mengikuti alur cerita karena keterbatasannya membedakan isi yang penting dan pokok dengan isi insidental yang bersinggungan dengan pokok utama. Sebuah isi insidental (Aldo yang gemuk jatuh tertelungkup) bisa tampak sama pentingnya dengan tema utama (Aldo dan kelompoknya hendak membantu seorang anak perempuan yang sedih karena orangtuanya bertengkar).

Ia pun mengalami kesulitan untuk memadukan unsur-unsur cerita yang berbeda yang terjadi pada waktu berlainan. Ia mungkin tak mampu menghubungkan satu adegan yang menggambarkan seorang pria bertopeng yang tengah merampok bank dengan adegan berikutnya setengah jam kemudian yang menggambarkan seorang pria ditangkap dan dipenjarakan.

Akhirnya, kesimpulan seorang ahli berikut ini patut Anda simak. “Jika Anda menggunakan TV sebagai penjaga anak sehingga mengabaikan hubungannya dengan orang lain, jelas Anda lalai. Jika Anda tak memperkenalkan buku kepada anak-anak hanya karena adanya TV, maka Anda bertindak ceroboh. Jika Anda tak membantu anak untuk membangun hubungan yang baik dengan teman sebayanya hanya karena TV ‘menjaga mereka di rumah’, maka Anda benar-benar bersalah terhadap mereka.”

Apa Yang Anak Serap Dari TV? Jawabannya, banyak sekali. Semua program TV dan siaran iklan yang menyertainya, menyampaikan pesan yang berbeda-beda dan mengajarkan hal yang lain pula. Satu hal yang dicemaskan banyak orangtua ialah anak belajar kekerasan dari TV. Ini bisa dipahami. Sebab, tak sedikit adegan kekerasan muncul di layar TV, mulai dari pertengkaran mulut sampai perkelahian dan pembunuhan. Bukan cuma dalam program-program tayangan dewasa, tapi juga anak-anak. Anda tak dapat menghindari ini, tapi bisa mencegah pengaruh buruknya. Jelaskan padanya, orang-orang yang ia lihat di TV adalah aktor dan mereka melakukan itu tidak dengan sungguh-sungguh.

Atau, hapuskan semua program yang lebih banyak mengeksploitir adegan kekerasan dari daftar program TV yang sudah Anda pilih untuk anak. Jangan pula izinkan si kecil menonton program untuk dewasa. Pelajaran lain dari TV yang perlu diwaspadai ialah stereotipe sosial tentang wanita, pria, minoritas, orang lanjut usia, dan banyak kelompok lain, termasuk anak-anak. Stereotipe ini kadang dilebih-lebihkan. Misalnya, pria selalu digambarkan jadi pemimpin dalam mengatasi keadaan sementara yang wanita tetap pasif atau tak berdaya. Anak-anak belajar dari penggambaran ini terutama bila mereka hanya mempunyai sedikit kontak dengan kelompok yang digambarkan. Sebagaimana adegan kekerasan, Anda pun tak dapat menghindari adegan-adegan yang menggambarkan stereotipe sosial ini. Nah, berilah gambaran yang tepat pada anak tentang hal yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Bukan cuma lewat kata-kata tapi juga harus diperkuat oleh perilaku Anda sehari-hari.

Bagaimana Anda sehari-hari bersikap terhadap anak Anda, misalnya, merupakan contoh bagaimana seharusnya orang dewasa memperlakukan seorang anak. Atau, bagaimana ayah memperlakukan ibu dan bagaimana ibu memperlakukan ayah, akan memberikan gambaran pada anak tentang bagaimana seharusnya seorang pria memperlakukan wanita dan sebaliknya. Ingatlah, TV akan memberikan pengaruh yang nyata pada anak, antara lain tergantung dari seberapa banyak anak dapat mengingat hal-hal yang ia tonton dan seberapa baik pemahamannya terhadap apa yang ia tonton. Jika ia menafsirkan kekerasan atau stereotipe sosial di TV sebagai pola perilaku yang direstui masyarakat dan model yang benar untuk ditiru, maka pengaruhnya akan sangat berbeda ketimbang bila ia menafsirkannya sebagai pola perilaku yang tak direstui dalam masyarakat.

Sumber : e-Smart School

Indonesia Raih Lima Emas di Kontes Matematika Internasional

Editor : Armen

Indonesia Raih Lima Emas di Kontes Matematika Internasional

JAKARTA: Tim Indonesia yang terdiri atas delapan siswa sekolah dasar (SD) meraih lima medali emas dan satu perak dalam kontes matematika The 12nd Po Leng Kuk Elementary International Contest for Math di Hongkong 12-15 Juli lalu.

Kelima medali diperoleh untuk kontes individu dan The Best Overall Team sebagai Grand Champion. Sedangkan para siswa SD yang berhasil meraih medali itu berasal dari Jakarta, Bekasi, Semarang, dan Surabaya.

Ini sebuah prestasi luar biasa karena dari dua tim yang dikirim Indonesia seluruhnya mampu memberikan yang terbaik, apalagi anak-anak ini baru setingkat SD namun prestasi sangat membanggakan, kata Direktur Pembinaan TK (taman kanak-kanal) dan SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas, Mudjito Ak di Jakarta, Kamis (17/7).

Pada 2007 dalam ajang yang sama tim Indonesia hanya meraih satu emas sehingga belajar dari pengalaman yang lalu, Direktorat TK dan SD bersama sekolah dan tim pelatih mempersiapkan secara lebih matang dan hasilnya ternyata memang menggembirakan.

Mudjito mengatakan, Indonesia hanya diperbolehkan mengirimkan dua tim dari total 43 tim karena keikutsertaan Indonesia pada ajang tersebut masih relatif baru. Sedangkan negara lain seperti Filipina, Thailand, Taiwan, China, Amerika Serikat dapat mengirimkan lebih dari dua tim karena telah berpartisipasi sejak awal.

Filipina mengirimkan sampai enam tim, tetapi Indonesia yang mengirim dua tim langsung memberikan prestasi terbaik selain emas dan perak dari kontes individu, juga the best overall team yang merupakan gabungan nilai individual dan nilai kelompok, kata Mudjito.

Lebih lanjut ia mengatakan, kemenangan yang diraih tim Indonesia di Hongkong tersebut melengkapi kemenangan sebelumnya yang diraih pada ajang sejenis di Singapura pada Mei 2008, karenas tim Indonesia yang merupakan utusan langsung dari masing-masing sekolah meraih empat emas.

Penghargaan Grand Champion untuk kategori The Best Overall Team diraih bersama empat negara lainnya yakni Bulgaria, AS, China, Taiwan dan Filipina.

Sumber: Media Indonesia Online

Danamon Dirikan Universitas Korporat

Editor : Armen

Danamon Dirikan Universitas Korporat
Penulis : Asep Toha

BOGOR–MI: PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) meresmikan Danamon Corporeate University (DCU) yang berlokasi di Ciawi Bogor. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan bankir setelah perbankan Indonesia mengalmi pertumbuhan sangat cepat.

Dengan DCU ini Danamon memiliki sarana pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara integral. Sehingga, bukan saja perusahaan yang diuntungkan, namun karyawan pun memperoleh keuntungan dalam peningkatan karier, ungkap Presiden DCU sekaligus�Wakil Presiden Danamon Jos Luhukay dalam jumpa pers di Bogor, Rabu (16/7).

Lebih jauh, Jos menambahkan dengan jumlah karyawan hampiir 40ribu, universitas ini akan menjadi universitas terbesar dilihat dari siswanya. Menurutnya, sekolah ini akan menjadi pusat pendidikan bukan saja bagi karyawan Danamon, tapi akan menjadi pusat pendidikan bagi karyawan Adira. Apalagi, sekolah ini memiliki daya tampung hingga 700 org dengan dilengkapi kelas, asrama, perpustakaan, auditorium, dan penunjang lainnya.

Kendati begitu, Jos tidak bisa menyebutkan berapa investasi yang ditanamkan Danamon untuk membangun DCU. Pasalnya, sejak dirintis 1991 sekolah ini berkembang dengan dana internal perusahaan. Namun, yang pasti untuk operasional dan pemelihaaan sedikitnya
Danamon menganggarkan Rp10 miliar per tahun. Untuk pendidikan karyawan kita mengalokasikan 5-6% dari operasional per tahunnya yang sebagian besar ditujukan bagi pembangunan DCU, jelasnya.

Jos melanjutkan, tahun ini perusahaannya merekrut sedikitnya 10ribu karyawan baru. Sehingga, dengan adanya DCU maka karyawan baru bisa diasah menjadi bankir profesional. Untuk itu, kurikulum yang disediakan sesuaidengan keperluan bisnis korporasi yakni wholesale banking, perbankan UKM dan ritel, pembiayaan mikro, dan manajemen risiko.

Sementara itu, Presiden Direktur Danamon Sebastian Paredes menambahkan pengukuhan pusat pendidikan Danamon sebagai DCU merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam peningkatan SDM. Bukan saja SDM internal Danamon, tapi secara umum di Indonesia. Apalagi, perusahaannya tengah membutuhkan banyak SDM untuk memutar roda ekspansi yang tengah dijalankan.

Dengan jumlah karyawan melebihi 38ribu orang, Danamon ingin mengembangkan sumber daya manusia tersebut dan menjadikannya sebagai pilihan karyawan. Langkah ini sejalan dengan upaya pengembangan bisnis yang akan dilakukan perusahaan, jelas Sebastian.

Sumber: Media Indonesia Online

Kriteria Sekolah Berkualitas

Editor : Armen

Kriteria Sekolah Berkualitas

Kondisi sosial dan politik Indonesia dalam 10 tahun terakhir pascareformasi digulirkan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Tingkat pengangguran terus meningkat hingga mencapai 42 juta jiwa. Gejolak sosial yang ditandai dengan berbagai kerusuhan masih terjadi. Begitu juga pertumbuhan ekonomi stagnan dan tak memiliki daya saing yang cukup di pasar bebas. Salah satu keberhasilan pembangunan yang mungkin pantas untuk dirayakan oleh rakyat Indonesia adalah berkembangnya kehidupan demokrasi secara terbuka bahkan cenderung melampaui batas-batas demokrasi itu sendiri. A Nation at Risk, mungkin inilah ungkapan kecemasan yang perlu dipikirkan bersama solusinya.

Tanda-tanda kebangkrutan suatu negara sebenarnya dapat dengan mudah dideteksi dari kondisi sistem pendidikan nasional yang dijalankannya. Banyak sekali hasil studi yang menyebutkan bahwa jika kondisi ekonomi sebuah negara memburuk, itu pasti berkorelasi positif terhadap kondisi sekolah. Sebaliknya, jika stabilitas ekonomi mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dapat dipastikan bahwa sistem pendidikan negara tersebut berfungsi dengan baik. Dengan demikian kualitas sekolah memiliki pengaruh yang jelas terhadap kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Para ahli ekonomi telah memberi perhatian sangat serius kepada efek human capital terhadap berbagai hasil ekonomi. Investasi di bidang keterampilan yang diselenggarakan melalui pendidikan akan selalu relevan dengan pasar tenaga kerja jika sistem pendidikan suatu negara memiliki ketersambungan dengan pasar dan dunia industri. Artinya, investasi sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan tolok ukur sederhana untuk melihat sejauh mana relevansi sekolah dan dunia usaha bersinergi, sekaligus untuk mengukur sejauh mana sebuah sekolah itu memiliki ciri dan kriteria berkualitas.

Seperti telah sering kita baca dalam beberapa artikel di rubrik pendidikan ini dalam dua bulan terakhir, kondisi pendidikan atau situasi persekolahan saat ini mengalami banyak sekali tekanan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sekolah belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kelemahan mendasar seperti efektivitas manajemen dan relasi sekolah-masyarakat. Sedangkan secara eksternal, meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam praktiknya masih terdapat kesalahan mendasar dalam menafsir masalah otonomi pendidikan, sistem pengujian hingga kebijakan pengembangan kurikulum yang selalu membuat pelaksana pendidikan bertambah bingung. Padahal menurut penelitian Elmore dan Fuhrman (2001), sebuah proses pendidikan akan baik dan berkualitas jika masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab internal sekolah mendapatkan prioritas terlebih dahulu untuk diselesaikan.

Lima kriteria sekolah berkualitas
Dalam dunia industri pada abad ke-19, sistem pendidikan yang dirancang dalam satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all) cukup membantu mengurangi pelecehan terhadap tenaga kerja anak dan membawa kesempatan bagi dunia luas. Pada tahun 1950-an, banyak orang mampu mendapatkan pekerjaan layak dengan kemampuan yang terbatas. Tapi keadaan berubah dengan dramatis. Pekerjaan menuntut latar belakang pendidikan yang tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan semacam itu dan juga perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan dalam struktur keluarga, perubahan tren dalam kebudayaan populer dan pertelevisian, konsumerisme, kemiskinan, kekerasan, pelecehan anak, kehamilan pada masa remaja, dan perubahan sosial yang terus-menerus. Di lain pihak, sekolah juga mengalami tekanan terus-menerus untuk menekan laju perubahan, untuk lebih konservatif, untuk tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan tidak meninggalkannya.

Belakangan ini, sejalan dengan makin besarnya tantangan yang harus dihadapi lembaga pendidikan, muncul sejumlah usaha untuk memperbarui konsep atau gagasan tentang apa yang disebut sebagai sekolah berkualitas. Salah satu konsep terkemuka dalam hal ini adalah lima prinsip pendidikan yang ditawarkan Peter Senge dalam The School That’s Learn (2003). Dirumuskan dalam rangka mengimbangi arus globalisasi yang meluas di bidang pendidikan, lima prinsip pendidikan ini menekankan pentingnya melihat sekolah dan atau proses pembelajaran sebagai suatu institusi pendidikan semacam perusahaan yang memerlukan kerja kelompok dan menuntut keahlian tertentu.

Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa keahlian yang dapat dimiliki seseorang dalam mengelola pendidikan seperti, bertindak dengan otonomi yang lebih luas, berani mengambil kesimpulan, memimpin juga dipimpin, mempertanyakan masalah yang sulit dengan sikap yang baik, dan menerima kekalahan sehingga mampu membangun kemampuan untuk keberhasilan di masa mendatang. Semua itu adalah sikap yang dibutuhkan dalam organisasi pembelajaran dan masyarakat. Kemampuan menyinergikan lima prinsip disiplin kolektif menurut Peter Senge ini dimaksudkan untuk meraih keahlian-keahlian yang akan dapat membantu setiap sekolah di Indonesia menghadapi tekanan dan dilema dalam mengelola pendidikannya.

Secara ringkas kelima disiplin kolektif tersebut sebagai berikut. Pertama, penguasaan diri (personal mastery), merupakan praktik mengartikulasikan gambaran koheren dari pandangan para pribadi yang terlibat dalam setiap sekolah, hasil yang paling ingin kita dapatkan dalam hidup, di samping pengamatan nyata dari kehidupan sehari-hari. Ketika terakumulasi, ini bisa menghasilkan keinginan alami yang dapat meningkatkan kapasitas dalam membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dan menerima hasil lebih dari yang dipilih secara berkelompok. Setiap pengelola sekolah harus berlaku jujur dalam mengemukakan kelemahan dan kelebihan situasi terkini sekolahnya dan mendukung setiap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari anak didik. Kedua, keberanian setiap pengelola sekolah untuk berbagi pandangan (shared vision), sebuah disiplin kolektif yang menekankan perhatian pada tujuan bersama. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama dapat belajar untuk mempertahankan komitmen dalam suatu kelompok atau organisasi dengan mengembangkan pandangan yang sama tentang masa depan yang ingin dicapai, prinsip-prinsip serta guiding practices yang mereka ciptakan bersama.

Disiplin kolektif ketiga yang menjadi perhatian Peter Senge adalah pembentukan mental (mental models), sebuah disiplin yang ingin menekankan sikap pengembangan kepekaan dan persepsi, baik dalam diri sendiri atau orang sekitarnya. Bekerja dengan membentuk mental ini dapat membantu kita untuk lebih jelas dan jujur dalam memandang kenyataan terkini. Karena pembentukan mental dalam pendidikan sering kali tidak dapat didiskusikan, dan tersembunyi, maka kritik yang harus diperhatikan oleh sekolah yang belajar adalah bagaimana kita mampu mengembangkan kapasitas untuk berbicara secara produktif dan aman tentang hal-hal yang berbahaya dan tidak nyaman. Selain itu, pengelola sekolah juga harus senantiasa aktif memikirkan asumsi-asumsi tentang apa yang terjadi dalam kelas, tingkat perkembangan siswa, dan lingkungan rumah siswa.

Keempat, bentuklah kelompok belajar (team learning), sebuah disiplin dalam interaksi kelompok. Melalui teknik-teknik seperti dialog dan skillful discussion, sekelompok kecil orang dapat mentransformasikan pikiran kolektif mereka, belajar memobilisasi energi dan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan bersama dan mengembangkan kepandaian dan kemampuan mereka lebih besar ketimbang jika bakat anggota kelompok digabungkan. Kelompok belajar dapat dikembangkan dalam kelas, antara guru dan orang tua murid, antaranggota komunitas, dan dalam kelompok utama yang mengejar perubahan sukses dalam sekolah. Adapun yang terakhir adalah disiplin kolektif tentang sistem berpikir (systems thinking). Dalam disiplin ini kita belajar memahami ketergantungan dan perubahan, sehingga kita dapat menghadapi dengan lebih aktif tekanan yang membentuk konsekuensi dari sebuah tindakan. Peralatan dan teknik yang digunakan dalam melatih sistem berpikir ini seperti diagram stock and flow, dan berbagai simulasi yang membantu siswa untuk memahami lebih dalam dari apa yang dipelajari.

Dengan dasar kelima disiplin kolektif di atas, setiap sekolah berkesempatan melakukan sebuah ‘uji-coba’ terapan terhadap lima prinsip dasar di atas bagi sebuah pengembangan institusi pendidikan (sekolah) yang mengutamakan pengembangan dan penjaminan mutu (quality assurance).

Oleh Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta

Sumber: Media Indonesia Online

Kursus Profesi Bagi Si Putus Sekolah

Editor : Armen

Kursus Profesi Bagi Si Putus Sekolah

Mau ikut kursus profesi? Siap-siap. Depdiknas telah menyediakan anggaran mencapai Rp 186 miliar di tahun 2008 untuk program Kursus Para Profesi (KPP) yang ada di Ditjen PNFI, Depdiknas. Program ini merupakan komitmen Depdiknas untuk terlibat aktif dalam pengurangan angka pengangguran.

Dana akan diberikan dalam bentuk beasiswa atau pelatihan khusus oleh lembaga kursus bersertifikasi. Bantuan disalurkan kepada lembaga penyelenggara.

Lembaga penerima tak hanya memberi bekal pengetahuan kepada peserta didik, tapi juga diminta mencarikan pekerjaan. ”Setelah diberikan dana tambahan, lembaga tersebut harus mampu menyalurkan seluruh peserta kursus ke dunia kerja,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Formal dan Informal (PNFI), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas),Ace Suryadi.

Setiap lembaga, kata Ace, berhak medapatkan dana untuk kursus profesi. KPP berorientasi pada spektrum kursus kewirausahaan desa, perkotaan, nasional, dan internasional. Untuk wirausaha perdesaan, beasiswa diberikan untuk kursus soal perikanan, perkebunan, kain tradisional, cenderamata, dan lainnya. Sedangkan untuk wirausaha perkotaan, beasiswa diberikan untuk kursus seperti keperawatan, spa therapist, dan kursus yang didasarkan pada permintaan pekerjaan luar negeri.

Besarnya bantuan tergantung jenis dan lama kursus. Ia mencontohkan, untuk kursus keperawatan, jumlah beasiswa mencapai Rp 4 juta per siswa. Akan ada 160 ribu peserta didik yang akan mendapat beasiswa kursus profesi ini.

Sertifikasi
Ace mengatakan, saat ini sebanyak 35 ribu tenaga lulusan kursus akan selesai disertifikasi oleh Depdiknas. Pemberian sertifikasi ini telah diatur dalam UU No .20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 13 tahun 2003 tentang Sertifikasi Tenaga Kerja.

Depdiknas, kata Ace, mengembangkan program KPP dengan pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Pendekatan ini digunakan sebagai pembelajaran masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja atau usaha mandiri.

Pengembangan KPP, menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, didukung dengan kebijakan, program, dan pendanaan. ”Pemerintah menyediakan berbagai kursus dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan (demand driver) di dalam dan luar negeri untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas,” tuturnya dalam acara penyerahan Indonesian Spa Therapist Certification kepada 150 spa therapist di Jakarta, akhir Februari 2008.

Sertifikasi profesi ini, menurut Bambang, sangat penting sebagai jaminan pengakuan atas mutu profesi setiap lulusan kursus. ”Kami bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF) untuk mengeluarkan sertifikasi profesi tersebut,” katanya.

Direktur Lembaga Kursus, Triyadi, menjelaskan program KPP memusatkan perhatian kepada pemuda lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya dan putus sekolah SMA/SMK. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan lembaga kursus lainnya.

Sumber: Republika Online

Membangkitkan Roh Pendidikan

Editor : Armen

Membangkitkan Roh Pendidikan

Oleh : Prof Dr H Ki Supriyoko
Pengasuh Pesantren Ar-Raudhah Yogyakarta dan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE) Tokyo, Jepang

Tidak ada bangsa yang bangkit dari keterpurukan kalau pendidikannya mlempem. Filosofi ini perlu ditanamkan bagi bangsa Indonesia umumnya dan pimpinan partai politik pada khususnya, yang notabene sudah baru saja memulai kampanye pemilu. Hal ini penting karena jalannya roda pendidikan kita masih terseok-seok dan ada beberapa faset yang hilang.

Ada ilustrasi empiris yang pernah saya alami. Bersama seorang sahabat asli Jepang yang berprofesi sebagai dosen di Showa University saya menghabiskan waktu sigh seeing Tokyo. Ketika turun dari kereta api di Stasiun Shinjuku, sahabat saya itu membungkukkan badan 90 derajat sebagai tanda penghormatan kepada seseorang yang berpapasan dengannya. Ketika saya tanyakan siapa orang itu, dia menjawab orang tersebut adalah guru dari anaknya yang masih belajar di SD.

Pendidikan di Jepang mengajarkan siswa hormat kepada siapa saja, terutama orang tua dan guru (sensei). Guru di Jepang sangat terhormat, bukan saja siswanya tetapi keluarga siswanya pun memberi hormat. Sahabat saya tadi meski ia seorang intelektual, master, doktor, dan dosen ahli di universitas terkenal tetap saja memberikan penghormatan yang tulus kepada seorang yang hanya berprofesi sebagai guru SD. Hal yang sederhana tetapi penuh makna seperti itulah yang hilang dari pendidikan nasional kita sekarang.

Roh pendidikan
Penghormatan kepada guru merupakan cermin kehidupan masyarakat Jepang. Meskipun tidak mampu berkelit dari kehidupan industrialis yang sarat dengan kompetisi, nilai-nilai bijak masyarakat Jepang seperti menghormati orang lain, toleransi, dan saling sapa tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan di sekolah. Pengembangan nilai-nilai bijak tersebut diyakini sangat efektif melalui pendidikan dan hasilnya tecermin dalam kehidupan bermasyarakat.

Angka Tidak Lulus UN Naik, Bukti Kejujuran Meningkat

Editor : Armen

07 Juni 2008 00:13 WIB

Angka Tidak Lulus UN Naik, Bukti Kejujuran Meningkat
Penulis : Sidik Pramono

MAKASSAR–MI: Pemerintah menilai hasil Ujian Nasional (UN) yang diprediksikan akan naik angka ketidaklulusannya pada tahun ini, merupakan hal yang wajar, karena UN bukan hanya ujian kecerdasan, namun juga ujian kejujuran.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo kepada pers menjawab pertanyaan Media Indonesia, usai pencanangan pendidikan gratis 9 tahun propinsi Sulawesi Selatan, di kantor pemprov Sulsel, Makassar, Jumat kemarin (6/6).

Menurut Mendiknas, wajar jika memang angka tidak lulus UN tahun ini, akan naik. Namun, angka lulus dan tidak lulus bukanlah sesuatu yang penting, yang penting UN harus dilaksanakan secara jujur,” ujar Mendiknas tanpa menyebut angka resmi tidak lulus UN untuk SMA dan sederajat tahun ini.

Pasalnya, kata Mendiknas, UN tidak hanya menguji kecerdasan, namun juga menguji kejujuran siswa, guru, dan kepala sekolah. ”Syukurnya, kejujuran tahun ini, lebih baik dari tahun lalu, karena tingkat kecurangan yang dilakukan berkurang,” ujar Mendiknas.

Hal itu, kata Mendiknas, tidak lebih dari upaya pengawasan yang ketat, yang dilakukan sejumlah pihak, sehingga guru dan siswa pun dituntut untuk bermoral baik. ”Kendati demikian, kita akan terus evaluasi pelaksanaan UN, untuk menjadikan pelaksanaan UN lebih baik di masa mendatang,” kata Mendiknas.

Sementara itu, sejumlah pengamat pendidikan dan anggota komisi X�DPR berpendapat, persentase kelulusan dan ketidaklulusan tidak dapat dijadikan indikator naik atau turunnya mutu pendidikan. Yang lebih penting, peningkatan standar pelayanan pendidikan ketimbang peningkatan standar kelulusan UN.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aan Rohanah mengatakan, jika memang angka tidak lulus UN bagi siswa SMA dan sederajat naik dari 10 persen pada tahun lalu menjadi sekitar 11 – 12 persen pada tahun ini, lebih baik, asalkan pelaksanaan UN tahun ini, benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan integritas moral yang tinggi.

”Sebaliknya, jika angka tidak lulus itu, justru menurun, akan bermasalah jika banyak sekali ditemui kecurangan. Kalau saya melihat, saat ini pemerintah ada kemajuan, karena mulai dilakukan secara ketat, agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan,” kata Aan saat dihubungi Media Indonesia.

Sumber: Media Indonesia Online